PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (PBI JKN) KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS ) SE-KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

PARE – JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

  1. LATAR BELAKANG

 Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri.

Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Contoh Karti Indonesia Sehat

  1. PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM PBI JKN

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip :

  1. Gotong royong. Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin
  2. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
  3. Keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangan
  4. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, selama masih di wilayah Negara Republik Indonesia tetap dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKN
  5. Kepesertaan bersifat wajib. Agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
  6. Dana Amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik – baiknya demi kepentingan peserta.
  7. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta.
  8. DASAR HUKUM
  9. Undang Undang Dasar Tahun 1945
  10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  11. Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
  12. Undang Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
  13. Peraturan Pemerintah No 101/ 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran ( PBI )
  14. Peraturan Presiden No 12 / 2103 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
  15. Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
  16. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
  17. Keputusan Menteri Sosial R.I nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  18. Surat dari Kementrian Sosial RI Nomor 1392/st/BKS tanggal 15 Desember 2014 perihal Permohonan Data untuk Matching Program KIS,KIP dan KKS
  19. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 101/ 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)
  20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 76 Tahun 2015
  21. Peraturan BPJS

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data PBI Jaminan Kesehatan Nasional dimaksudkan sebagai acuan atau rujukan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan verifikasi dan validasi Data PBI JKN.

Tujuan  :

  • Memeriksa dan mengkaji kebenaran data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran sebagai data PBI jaminan kesehatan nasional;
  • Menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI jaminan kesehatan nasional.
  • Tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta PBI jaminan kesehatan nasional yang up to date dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

 

Tahap Persiapan

 Penentuan lokasi verifikasi data PBI JKN.

  1. Penyiapan instrumen/form verifikasi dan validasi data PBI JKN.
  2. Penyiapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN, seperti: jumlah petugas, estimasi waktu.
  3. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN melalui Bimbingan Teknis dalam rangka pemahaman dan tindakan yang sama dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN.
  4. Sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN pada pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Peserta Sosialisasi :

  1. 294 Orang dari Desa/Kelurahan
  2. 25 TKSK

 

Petugas Verifikasi, Pengumpul, dan validasi data

 

Petugas pendataan tingkat  desa 1 orang

 

  1. RUANG LINGKUP VERIFIKASI PBI JKN
  2. PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PBI JKN MELIPUTI :
  • Sasaran verifikasi dan validasi data yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta PBI JKN Sumber data yang harus diverifikasi:
  1. Data PBI JKN yang mengalami perubahan (dampak dari inclusion error dan perubahan status sosial ekonomi) yaitu:
    • Pengurangan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercantum sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
    • Penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dicantumkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria.
    • Meninggal dunia,
    • Pindah tempat tinggal,
    • Keluar dari kepesertaan PBI-JKN karena tidak sesuai kriteria dan/atau atas permintaan sendiri,
    • Kepesertaan ganda,
    • Data anomali atau data yang menyimpang
    • Bertambah anggota keluarga baru peserta PBI karena kelahiran
  2. Data fakir miskin dan orang tidak mampu non register dan PMKS lainnya serta korban PHK miskin setelah 6 bulan untuk usulan PBI JKN
  • Instrumen verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan

 

  1. PENGERTIAN

 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

  • Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
  • Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.
  • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
  • Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  • Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

 

  1. SASARAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu  terdapat 11 (sebelas) kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi sasaran PBI JKN yaitu:

  1. Mata pencaharian/pendapatan

Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;

  1. Jenis pengeluaran pokok

Mempunyai pengeluaran

sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

  1. Pemenuhan kebutuhan kesehatan

Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;

  1. Pemenuhan kebutuhan sandang

Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;

  1. Pemenuhan kebutuhan pendidikan

Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

  1. Kondisi dinding rumah/tempat tinggal

Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu /kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

  1. Kondisi lantai rumah/tempat tinggal

Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen /keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

  1. Kondisi atap rumah/tempat tinggal

Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng /asbes dengan kondisi

  1. Kondisi penerangan rumah/tempat tinggal

Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;

  1. Luas lantai rumah/tempat tinggal

Luas lantai rumah kecil k

urang dari 8 m2/orang; dan

  1. Sumber air minum

Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

 

  1. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Yang menjadi peserta sasaran verifikasi dan validasi untuk peserta PBI JKN yang terdiri dari 25 jenis PMKS di luar Fakir Miskin meliputi:

  • Anak Balita Terlantar
  • Anak Terlantar
  • Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
  • Lanjut Usia Terlantar
  • Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)
  • Penyandang Disabilitas
  • Rumah Tidak Layak Huni
  • Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
  • Anak yang berhadapan dengan hukum
  • Anak bermasalah sosial psikologis
  • Anak Jalanan
  • Korban Tindak Kekerasan
  • Tuna Susila
  • Pengemis
  • Gelandangan
  • Pemulung
  • Kelompok Minoritas
  • Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
  • Korban Penyalahgunaan NAPZA
  • Komunitas Adat Terpencil
  • Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
  • Korban Bencana Alam
  • Korban Bencana Sosial
  • Pekerja Migran Bermasalah Sosial
  • Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
  • Korban Trafficking
  1. PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Petugas verifikasi dan validasi data terdiri atas :

  1. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping PKH Kecamatan dan Kasie Kesra Tingkat kecamatan, Petugas Desa/ Kelurahan yang bertugas :
    • Melaksanakan verifikasi data dari seluruh Desa/Kelurahan di lingkup wilayahnya;
    • Memeriksa kelengkapan data dari seluruh Desa/Kelurahan di lingkup wilayahnya;
    • Melaporkan hasil verifikasi dan rekapitulasi data PBI JKN kepada Dinas Sosial Kabupaten.
    • Menyimpan data dari seluruh Desa/Kelurahan di lingkup wilayahnya;
  2. Petugas Pendata di lapangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dari unsur Aparat Desa/Karang Taruna/PSM yang berkompeten (menguasai computer) yang bertugas untuk mengumpulkan dan memverifikasi data.

Petugas wajib mendapatkan pembekalan melalui Bimbingan Teknis verifikasi dan validasi data PBI JKN.

 

  1. MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI

 Petugas pendata tingkat Desa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kepesertaan PBI JKN KIS KPS menggunakan instrumen data kepesrtaan BPJS dan Pusdatin.

  1. Petugas pendata tingkat Desa melakukan verifikasi dan pendataan untuk peserta Fakir miskin dan orang tidak mampu baik register maupun non register (diluar PBI JKN dan korban PHK miskin lebih dari 6 bulan) dengan mengisi Form instrument Verifikasi yang didalamnya memuat 12 variabel meliputi:
  2. Provinsi
  3. Kabupaten
  4. Kecamatan
  5. Desa/Kelurahan
  6. Alamat lengkap
  7. Nama
  8. Jenis kelamin
  9. Tempat lahir
  10. Tanggal lahir
  11. Hubungan keluarga
  12. Pasangan, anggota Rumah Tangga Lainnya
  13. NIK atau KTP atau nomor identitas yang lain
  14. Hasil verifikasi dan pendataan diserahkan ke petugas pendamping tingkat kecamatan (TKSK dan Pendamping PKH) untuk direkap.
  15. Hasil rekap verifikasi dan validasi data diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten.
  16. Petugas Dinas Sosial Kabupaten mengecek kelengkapan dan kebenaran data dan melakukan entri data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya menggunakan dalam bentuk Exsel.
  17. Melaksanakan rapat rekonsiliasi data untuk pengusulan sebagai PBI JKN
  18. Menyampaikan data hasil verifikasi ke Dinas Sosial Provinsi dan tembusan ke Pusdatin Kesos untuk proses pengusulan kepesertaan PBI JKN dalam bentuk softcopy oleh Dinas Sosial Kab/Kota.
  19. Dinas Sosial Kabupaten menyimpan data dari seluruh Kecamatan di lingkup wilayahnya;
  20. Dinas Sosial Kabupaten melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari Kecamatan di lingkup wilayahnya;
  21. Dinas Sosial kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam verifikasi dan validasi data PBI.

 

  1. PENDANAAN

     Sumber pendanaan dalam kegiatan verifikasi dan validasi data PBI JKN dan PMKS lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

  1. JADWAL VERIFIKASI DAN VALIDASI PBI JKN

JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI  VERIFIKASI DAN VALIDASI

DATA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

 

NO HARI/ TANGGAL TEMPAT KECAMATAN
1      Selasa, 18  JULI  2017 RM. ALAMI SAYANG ·       25 TKSK
 

2

   

     KAMIS, 20 JULI 2017

 

BALAI KEC. BATURETNO

·       KEC. BATURETNO

·       KEC. BATUWARNO

·       KEC. NGUNTORONADI

·       KEC. KARANGTENGAH

·       KEC. TIRTOMOYO

 

3

 

       SENIN, 24 JULI 2017

 

RM. Alami Sayang

·       Kec. Wonogiri,

·       Kec.  Selogiri,

·       Kec. Wuryantoro

·       kec. ngadirojo

·       kec. manyaraN

 

4

 

SELASA, 25 JULI 2017

 

BALAI KEC. PRACIMANTORO

·       KEC. PRACIMANTORO

·       KEC. EROMOKO

·       KEC. PARANGGUPITO

·       KEC. GIRITONTRO

·       KEC. GIRIWOYO

 

5

 

RABU, 26 JULI 2017

 

BALAI KEC. JATISRONO

·       KEC. JATISRONO

·       KEC. SIDOHARJO

·       KEC. GIRIMARTO

·       KEC. JATIROTO

·       KEC. JATIPURNO

 

6

 

KAMIS, 27 JULI 2017

 

BALAI KEC. PURWANTORO

·       KEC. PURWANTORO

·       KEC. SLOGOHIMO

·       KEC. KISMANTORO

·       KEC. BULUKERTO

·       KEC. PUH PELEM

 

  • Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data PBI JKN di 25 Kecamatan (Minggu ke 3 Juli 2017) peserta TKSK
  • Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data PBI JKN di 5 Distrik Kecamatan (Minggu ke 3 dan ke 4 Juli 2017) peserta petugas Desa/Kelurahan
  • Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN Tingkat Desa ( Minggu ke 1 dan ke 2 Bulan Agustus 2017 )
  • Pelaksanaan Verifikasi data PBI JKN Tingkat Kecamatan (Minggu ke 3 Bulan Agustus 2017)
  • Rekapitulasi dan validasi data hasil verifikasi data tingkat kecamatan (Minggu ke 4 Bulan Agustus 2017)
  • Pengesahan data validasi di tingkat kabupaten (Minggu 1 Bulan September 2017)
  • Pengiriman rekap data verifikasi PBI JKN Ke Pusdatin, Dinsos Provinsi Jateng dan BPJS

 

  1. P E N U T U P

Demikian garis besar perihal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Verifikasi Data PBI di Tingkat Desa. Semoga pelaksanaan verifikasi Data PBI ini dapat berjalan lancar tepat sasaran dan membawa kemaslahatan masyarakat penerima manfaat serta menjadi ladang ibadah kita bersama.

Komentar Facebook

You may also like...

Leave a Reply