RAPAT PENETAPAN RAPBDes TAHUN 2018 PEMERINTAH DESA PARE

DESA PARE – “Disamping BUMDES, di desa Pare sekarang ini ada Posyandu Terinegrasi. Yaitu di area PAUD ASTER yang berada di Dusun Gondang, Desa Pare. Otomatis dengan adanya Posyandu Terintegrasi, Pemerintah Desa Pare harus ikut bertanggung jawab dan harus memikirkan keberadaan Posyandu Terintegrasi tersebut agar semua kegiatannya tetap bisa berjalan dengan baik dan harapannya kedepan akan liebih maju” demikian yang disampaikan Sugeng, Kepala Desa Pare dalam sambutannya.

Hari ini Senin, 19 Februari 2018 di Kantor Desa Pare telah di adakan RAPAT PENETAPAN RAPBDES DESA PARE TAHUN 2018, oleh Kepala Desa Pare bersama Ketua dang Aggota BPD Desa Pare, yang juga dihadiri oleh Perangkat Desa Pare.

Agenda rapat pada hari ini adalah Penetapan RAPBDes Desa Pare tahun 2018 dan penyampaian LKPJ tahun 2017 serta Realisasi APBDes tahun 2017.

Berikut ini penyampaian LKPJ tahun 2017 yang di paparkan oleh Sugeng, Kepala Desa Pare :

Sebagaimana termaktub dalam pasal 48 (a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

Untuk itulah dalam melaks

anakan amanat dari pasal tersebut, kami mencoba membuat laporan singkat mengenai pelaksanaan tugas kami sebagai Kepala Desa Pare  Tahun Anggaran 2017.

 

Meskipun telah berkali-kali terjadi perubahan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa, tetapi kami diangkat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal  15 Januari 2013 sampai dengan 15 Januari 2019 dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri No. 189 / 2013, dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa berdasarkan :

    1. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah  dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbar Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  ( Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2014  Nomor 2091 );
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4 );
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 81);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 82);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 6 );
  7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 29);
  8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 343 );
  9. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 266 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Menandatangani Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa kepada Sekretaris Daerah.

 

Berbagai tantangan maupun hambatan telah kami alami, suka ataupun duka, bangga juga kecewa telah kami rasakan, namun kesemuanya itu telah kami lalui bersama rekan-rekan atau mitra kerja dalam rangka mengemban tugas-tugas Pemerintah di Desa Pare dengan hasil yang tentunya tidak dapat memberikan kepuasan dari berbagai pihak, khususnya warga Desa Pare.

Pada kesempatan ini kami atas nama pribadi dan Pemerintah Desa Pare mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam kami melayani warga maupun dalam  kami  menjalankan  tugas-tugas dari Pemerintah yang diberikan kepada kami.

 

Selanjutnya kami tetap berharap Desa Pare  nanti menjadi lebih baik dimasa yang akan datang, sehingga bisa lebih maju seperti desa – desa yang lain / minimal sejajar dengan desa yang sudah maju khususnya di wilayah Kecamatan Selogiri umumnya dan Kabupaten Wonogiri.

 

PELAKSANAAN KEGIATAN/PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

 

  1. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintah Desa Pare  sebagai Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2017,tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pare ( SOTK ) terdiri dari :

  1. Kepala Desa.
  2. Sekretaris Desa.
  3. 3 (Tiga) Kepala Urusan, yaitu : Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan.
  4. 3 (Tiga) Kepala Seksi, yaitu : Kasi Pelayanan, Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan.
  5. 7 (Tujuh) Kepala Dusun, yaitu : Kadus Tandon &Tlogorejo,Kadus Pare, Kadus Tangkluk, Kadus Susukan&Serut, K
    adus Gondang&Josari, Kadus Traman&Sumber, Kadus Randubang.

Dari 11 (sebelas) Dusun yang ada, Desa Pare  terbagi menjadi  11 ( sebelas )  RW  (Rukun Warga) dan 35  (Tiga puluh lima ) RT (Rukun Tetangga).

Kepala Desa mempertanggungjawabkan jalannya Pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahunnya, sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5539); Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Dalam melaksanakan Kegiatan  Pemerintahan tetap mengacu dari perencanaan  sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dihadapan sidang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dapat diterima, dengan beberapa catatan yang diberikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk diperbaiki dan dalam persetujuan BPD telah diterbitkan  :

  • Keputusan BPD Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 Desa Pare.
  1. Pemerintah Desa
  2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sebagai organisasi / lembaga Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya telah berupaya semaksimal mungkin namun karena terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, termasuk masih kurangnya sarana, dan prasarana sehingga kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban masih banyak kekurangan, terlebih lagi dengan begitu banyaknya tugas yang kami emban dan begitu kompleksnya permasalahan yang kami hadapi.

 

Namun demikian dengan bantuan dari berbagai pihak, baik dari lembaga – lembaga yang ada di Desa dan dari tokoh-tokoh masyarakat permasalahan-permasalahan dapat kami atasi, meskipun hasilnya masih belum dapat memberikan kepuasan baik itu kepada masyarakat di Desa Pare maupun kepada Pemerintah dalam kedudukan kami sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

  1. Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan Desa yang selama ini kami dapatkan guna mendukung            pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Desa antara lain :

  • Lelang Tanah Kas/Bengkok sebagai gaji Perangkat Desa.
  • Bantuan Pemerintah Kabupaten, berupa :
  1. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
  2. Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP) dari APBD Kabupaten
  3. Lintas Sektoral
  • Bantuan Pemerintah Propinsi.
  1. Dana Bantuan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar.
  2. Dana Bantuan Kepada pemerintah Desa untuk Ketahanan masyarakat.
  3. Fasilitasi KPMD
  • Bantuan Pemerintah Pusat.
  1. Dana Desa ( APBN )

 

 

  1. Lembaga – lembaga Desa.

Mengenai lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 7 tahun 2012 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, yang ditindak lanjuti untuk Desa Pare  dengan Peraturan Desa No. 2 tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa Pare.

Dalam Peraturan Desa tersebut lembaga – lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pare  yaitu :

  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ).
  2. Tim Penggerak Perberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK ).
  3. Rukun Tetangga ( RT ).
  4. Rukun Warga ( RW ).
  5. Karang Taruna.
  6. Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ).
  7. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDESA ), LMDH.

Lembaga – lembaga tersebut merupakan partner kerja pemerintah Desa yang banyak membantu dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun mental masyarakat.

  1. Pemerintahan Umum.
  2. Luas wilayah Desa Pare  +  677
  3. Letak geografis.

Desa Pare  salah satu Desa di wilayah Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan :

  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singodutan, Selogiri.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Giriwono, Wonogiri.
  3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Keloran, Selogiri
  4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wuryorejo, Wonogiri.
  5. Sarana Pemerintahan Desa.
  • 1 unit kantor Pemerintah Desa yang berdampingan dengan Balai Desa dan Kantor BKM PARE ANOM
  • Kantor Sekretariat BPD dan TP-PKK serta LPM yang masih menyatu dengan Kesekretariatan Kantor Pemerintah Desa / Poli Klinik Desa/ Polindes
  • Gedung BUMDesa
  1. Penduduk Desa Pare : 1582  KK yang terdiri dari :  4788
  • Laki – laki         :   2375
  • Perempuan        :  2413

Pada tahun 2017  terdapat Perubahan/ Mutasi penduduk :

Pindah                  :   31   Jiwa

 

Datang                  :   22    Jiwa

Lahir                      :   50    Jiwa

Mati                        :   31    Jiwa

  1. Pemeluk Agama yang terdiri dari :
  • Agama Islam : 671 Jiwa
  • Agama Katholik :      13 Jiwa
  • Agama Kristen :      87 Jiwa
  • Agama Hindu :        0 Jiwa
  • Agama Budha :        0 Jiwa

 

  1. Kegiatan – kegiatan Pemerintahan lainnya.

1). Beberapa produk Peraturan Desa.

Guna memberikan arah dan sebagai dasar bagi pelaksanaan Pemerintahan dan sebagai tindak lanjut dari peraturan – peraturan yang lebih tinggi, telah dibuat beberapa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa antara lain :

Peraturan Desa :

  1. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang  APBDes Desa Pare Tahun 2017.
  2. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017   tentang LPJ   APBDes Tahun 2016.
  3. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pare Kecamatan Selogiri.
  4. Peraturan Desa Pare Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Selogiri Tahun 2018.
  5. Peraturan Desa Pare Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Pare Tahun 2017.
  6. Peraturan Desa Pare Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes Desa Pare Tahun 2018.

Peraturan Kepala Desa :

  1. Peraturan Kepala Desa Pare Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Pare Kecamatan Selogiri.

Keputusan Kepala Desa :

  1. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Musrenbangdes Tahun 2017.
  2. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Adminisrasi Desa.
  3. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Kebersihan Kantor Desa.
  4. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 4 Tahun 2017 tentang Daftar Uraian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pare.
  5. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penunjukan Sdr. Agus Riswadi ( Kepala Dusun Tlogorejo ) sebagai Pj. Sekretaris Desa Pare.
  6. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Desa Pare.
  7. Keputusan Kepala Desa Pare nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Rukun Warga RW dan Rukun Tetangga RT Desa Pare.
  8. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Karang Taruna Desa Pare.
  9. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan JITUT.
  10. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
  11. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan.
  12. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan KPMD masa bakti 2017-2022.
  13. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Perencana, Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dari Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2017.
  14. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Swakelola Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dari Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2017.
  15. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Bengkok Desa Pare Tahun 2017.
  16. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa.

 

  1. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 17 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Agus Riswadi sebagai Sekretaris Desa dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Tlogorejo.
  2. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Slamet sebagai Kepala urusan Perencanaan dari jabatan sebelumnya Kepala Urusan Kesejahteraan.
  3. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 19 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Suwardi sebagai Kepala Urusan Keuangan dari jabatan sebelumnya Kepala Urusan Pembangunan.
  4. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 20 Tahun 2017 tentang mutasi Perangkat Desa Pare Sdr. Sri Suyatmi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dari jabatan sebelumnya Kepala Urusan Umum.
  5. Keputusan Kepala Desa Pare nomor 21 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Pare Sdr. Suharto sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dari jabatan sebelumnya Kepala Urusan Pemerintahan.
  6. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 22 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Sukimin Suksantoro sebagai Kepala Seksi Pelayanan dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Serut.
  7. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Mariyanto sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Traman.
  8. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Sugino sebagai Kepala Dusun Tandon dan Dusun Tlogorejo dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Tandon.
  9. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 25 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Ruswanto sebagai Kepala Dusun Pare dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Pare.
  10. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Winarno sebagai Kepala Dusun Tangkluk dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Tangkluk.
  11. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 27 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Sih Purwanto sebagai Kepala Dusun Susukan dan Dusun Serut dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Susukan.
  12. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 28 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Winarto sebagai Kepala Dusun Gondang dan Dusun Josari dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Gondang.

 

  1. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 29 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Saniman sebagai Kepala Dusun Traman dan Dusun Sumber dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Traman.
  2. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 30 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Sdr. Sadino sebagai Kepala Dusun Randubang dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Randubang.
  3. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pare.
  4. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Desa.
  5. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni.
  • Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa.
  1. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pare Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengan Tahun 2018.
  2. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan/Penertiban Aset Desa.
  3. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus “Pawon Emak” Pkk Wonogiri Empati Masalah Anak dan Keluarga.
  4. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 38 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LPPD Desa Pare Tahun 2017.
  5. Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Desa Pare Tahun 2017.

 

  • Pergantian Perangkat Desa

Selama kami menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Pare di Tahun 2017  melakukan Penataan SOTK Perangkat Desa.

  • Kesadaran berpolitik dan perwujudan Demokrasi

Selama  1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 kehidupan serta kesadaran berpolitik dari masyarakat semakin meningkat, hal ini terbukti dalam menentukan pemimpin baik dari tingkat bawah sampai tingkat pusat dilakukan melalui pemilihan, dalam menentukan wakil – wakilnya diberbagai tingkatan, termasuk pemilihan pengurus RT dan RW.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

  1. Pembangunan Jalan Desa
  2. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Tangkluk, sumber dana APBN sebesar Rp. 51.607.600,-
  3. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Tandon Rt 02, sumber dana APBN sebesar Rp. 35.000.000,-
  4. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Tlogorejo Rt 01, sumber dana APBN sebesar Rp. 40.000.000,-
  5. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Gondang, sumber dana APBN sebesar Rp. 65.000.000,-
  6. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Pare, sumber dana APBN sebesar Rp. 60.000.000,-
  7. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Traman Rt 01, sumber dana APBN sebesar Rp. 20.000.000,-
  8. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Traman Rt 03, sumber dana APBN sebesar Rp. 40.000.000,-
  9. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Randubang, sumber dana APBN sebesar Rp. 55.000.000,-
  10. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Tlogorejo Rt 03, sumber dana APBN sebesar Rp. 20.000.000,-
  11. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Sumber, sumber dana APBN sebesar Rp. 30.000.000,-
  12. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Randubang, sumber dana APBD Kab. Wonogiri PIP sebesar 50.000.000,-
  13. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Gondang Rt 01, sumber dana APBD Kab. Wonogiri PIP sebesar Rp. 20.000.000,-
  14. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Serut Rt 02, sumber dana APBD Kab. Wonogiri PIP sebesar Rp. 15.000.000,-
  15. Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Pare Rt 02, sumber dana APBD Kab. Wonogiri PIP sebesar Rp. 20.000.000,-

Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial

  1. Pembangunan Balai Dusun Sumber, sumber dana APBD Kab. Wonogiri PIP sebesar Rp. 15.000.000,-
  2. Pembangunan Sarana Prasarana PKD, sumber dana APBN sebesar 15.481.000,-
  3. Pembangunan Sarana Air Bersih
  4. Pembangunan Pipanisasi SAB Dusun Tangkluk, sumber dana APBN sebesar Rp. 16.392.400,-
  5. Pembangunan Rehab Rumah KK Miskin
  6. Rehab 11 Unit se Desa Pare, sumber dana APBN sebesar 55.000.000,-
  7. Pembangunan Saluran Drainase
  8. Pembangunan Gorong-gorong Dusun Tangkluk, sumber dana Silpa TA 2016 sebesar Rp. 2.095,727,-
  9. Pembangunan Talud
  10. Pembangunan Talud Dusun Josari, sumber dana APBN sebesar 65.000.000,-
  11. Pembangunan Talud Dusun Serut, sumber dana APBN sebesar 55.000.000,-
  12. Pembangunan Talud Dusun Susukan, sumber dana APBN sebesar 60.000.000,-
  13. Pembangunan Talud Dusun Tandon Rt 01, sumber dana APBN sebesar Rp. 30.000.000,-
  14. Pembangunan Talud Dusun Sumber Rt 01, sumber dana APBN sebesar Rp. 30.000.000,-
  15. Pembangunan Talud Dusun Sumber Rt 02, sumber dana APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15.000.000,-
  16. Pembangunan Talud Dusun Tangkluk Rt 01, sumber dana APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 20.000.000,-
  17. Pembangunan Talud Dusun Tangkluk Rt 02, sumber dana APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15.000.000,-
  18. Pembangunan Talud Dusun Susukan Rt 01, sumber dana APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15.000.000,-
  19. Pembangunan Talud Dusun Randubang, sumber dana Silpa TA 2016 sebesar Rp. 2.983.000,-
  20. Pengadaan Urug Lapangan Serut, sumber dana Silpa TA 2016 sebesar Rp. 10.498.226,-
  21. Pembangunan JITUT, sumber dana Propinsi sebesar 100.000.000,-
  22. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik kantor
  23. Pembangunan Sarana Prasanan Paving, sumber dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 15.793.000,-
  24. Rehab Pagar Desa, sumber dana Silpa TA 2016 sebesar                     30.000.000,-
  25. Rehab Gedung Balai Desa, sumber dana ADD sebesar Rp. 10.000.000,-
  26. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  27. Penguatan Modal BUMDesa, sumber dana APBN sebesar 45.000.000,-
  28. Pembangunan Gedung BUMDesa, sumber dana Propinsi sebesar 30.000.000,-
  29. Pembangunan Atap Gedung BUMDesa, sumber dana Silpa 2016 sebesar Rp. 5.040.656,-
  30. Pelatihan Pengurus BUMDesa, sumber dana APBN sebesar 5.000.000,-
  31. Pelatihan Relawan Tanggap Bencana, sumber dana ADD sebesar    5.000.000,-
  32. Pelatihan Pengurus Koperasi RT, sumber dana APBN sebesar 10.000.000,-
  33. Pelatihan Desa Siaga Sehat, sumber dana ADD sebesar Rp. 4.000.000,-
  34. Pemberdayaan KPMD, sumber dana Propinsi Sebesar Rp. 5.000.000,-
  35. Lain-lain
  36. Rehab rumah RTLH 2 unit  ( Dusun Tangkluk, Dusun Sumber ),  sumber dana CSR, masing-masing Rp.15.000.000,-
  37. Bantuan Hand Tractor 1 unit untuk Kelompok Tani Dusun Susukan, sumber dana APBD Kabupaten Wonogiri.
  38. Bantuan Hand Tractor 1 unit untuk Kelompok Tani Dusun Tlogorejo,  sumber dana APBD Kabupaten Wonogiri.
  39. Pembangunan Jembatan Dusun Susukan, sumber dana APBN Pusat sebesar Rp. 297.000.000,-.
  40. Pembangunan Rehab Jalan Aspal Dusun Tlogorejo, sumber dana APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 50.000.000,-
  41. Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Ternak Dusun Susukan, sumber dana APBD Propinsi sebesar Rp. 30.000.000,-

 

Pembangunan sebagaimana tersebut di atas didanai dari bantuan Pemerintah Pusat, APBD Propinsi, APBD Kabupaten Wonogiri, APBDes Desa Pare  dan di dukung dengan Swadaya Masyarakat di masing-masing Dusun.

 

  1. BIDANG KEMASYARAKATAN.
  1. Bidang Agama.

Hubungan yang Harmonis antar Pemeluk agama di Desa Pare semakin meningkat.

Kesadaran masyarakat Desa Pare  di bidang agama semakin meningkat, terbukti semakin meningkatnya tempat – tempat ibadah baik masjid maupun mushola, meningkatnya berzakat, berkorban ( menyembelih hewan korban ) serta banyaknya paguyuban pengajian baik yang rutin maupun insiden maupun semakin makmurnya masjid dan tempat ibadah lainnya dan berjalan rutinnya Tarawih Keliling tiap Bulan Ramadhan oleh Pemerintah Desa Pare bersama Lembaga Desa.

  1. Bidang Pendidikan dan Budaya.
  1. Bidang Pendidikan.

Di Desa Pare  terdapat tempat pendidikan formal dan non formal dari tingkat Pendidikan anak Usia Dini sampai dengan Sekolah Dasar  Pertama baik itu Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta / Yayasan, di antaranya yaitu.

  1. PAUD
    • PAUD FLAMBOYAN
    • PAUD ASTER
    • PAUD ALMAWADAH
  2. Taman Kanak – Kanak.
    • TK PERTIWI I Pare
    • TK PERTIWI II Pare
  3. Sekolah Dasar
    • SD Negeri I Singodutan
    • SD Negeri I Pare
    • SD Negeri II Pare
    • SD Negeri IV Pare
  4. Sekolah Menengah Pertama.

Kesadaran warga masyarakat dibidang pendidikan terhadap anak – anaknya juga semakin tinggi, hal itu dapat di lihat mobilitas siswa / pelajar Desa Pare yang banyak mengikuti / meneruskan belajar di sekolah – sekolah menengah pertama  , sehingga program pemerintah wajib belajar 9 tahun terhadap anak usia sekolah dapat dikatakan cukup berhasil.

Meskipun di Desa Pare masih ada  warga yang kurang mampu, tetapi dengan semakin tingginya perhatian pemerintah terhadap warga kurang mampu agar anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah yaitu dengan adanya subsidi/bantuan yang berupa BSM,KIP serta keringanan biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan Bea siswa Mahasiswa dari Bupati Wonogiri.

  1. Bidang Seni dan Budaya.

Di bidang kebudayaan dapat kami uraikan disini bahwa masyarakat Desa Pare masih mempertahankan seni maupun tradisi dalam rangka pelestarian budaya bangsa antara lain masih banyaknya kelompok-kelompok

karawitan, Reog, Rebana, pertunjukan wayang kulit , campur sari maupun tari-tari jawa serta masih dipertahankannya tradisi hajatan, kenduri, Bersih Dusun, dll.

  1. Bidang Kesehatan

Desa Pare merupakan  Desa perbatasan langsung dengan daerah lain yaitu Kabupaten Wonogiri, sehingga ada pihak swasta yang mendirikan fasilitas yang menyangkut pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat  sekitarnya antara lain:

  1. Poliklinik Kesehatan Desa (1 Unit )
  2. Puskesmas Pembantu (1 Unit )

Disamping itu terdapat 10 (sepuluh) Posyandu Balita dan 6 (enam) Posyandu Lansia, yang kesemuanya juga merupakan tempat untuk peningkatan kesehatan warga masyarakat baik itu berupa penyuluhan-penyuluhan bidang kesehatan, pembinaan Kader Posyandu serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan perlunya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dibidang kesehatan misalnya : PSN, kebersihan lingkungan, PIN, penanggulangan penyakit menular, mengikuti posyandu, Pola hidup Sehat tidak Membuang air besar disembarang Tempat dll.

 

Peran dari para Kader Posyandu sangat membantu kegiatan – kegiatan kesehatan tersebut, sehingga pelatihan bagi kader sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan para kader dalam mengelola Posyandu dan membantu tenaga medis melayani warga masyarakat

  1. Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Selain bentuk organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 yaitu LPM, TP-PKK, RT/RW dan Karang Taruna  ada pula lembaga lain yang ada di Desa Pare yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), BUMDESA, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (POLMAS),POSDAYA serta Kelompok Kerja DESA SIAGA SEHAT yang kesemuanya itu mempunyai tugas dan fungsinya membantu Pemerintah Desa Pare.

Menyadari arti pentingnya kebersamaan bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, maka penataan dalam bentuk organisasi sangat diperlukan sehingga lahirlah kelompok – kelompok atau organisasi didalam masyarakat.

Dari organisasi / lembaga tersebut diatas bekerja secara sukarela bergandengan tangan dengan satu tujuan yaitu : tercapainya masyarakat Desa Pare yang maju, sejahtera, aman tertib dan Agamis.

 

 

PELAKSANAAN REALISASI APBDES TA 2017

( ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA )

  1. SUMBER PENDAPATAN

Seperti telah kami uraikan didepan bahwa sumber pendapatan bagi Keuangan Desa berasal dari :

  1. Pendapatan Asli Desa (PAD).
  2. Lelang Tanah Kas Desa/Eks bengkok      16.340.000
  3. Sumbangan Perusahaan        4.000.000
  4. Pendapatan Transfer.
  5. Dana Desa    803.481.000
  6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi      15.793.000
  7. Alokasi Dana Desa    540.707.000
  8. Bantuan Keuangan dari Propinsi    135.000.000
  9. Bantuan Keuangan dari Kabupaten    185.000.000
  10. Pendapatan lain
    1. Bunga Bank           352.290
  11. Sisa Lebih Anggaran TA 2016    100.817.609

JUMLAH PENDAPATAN                                                  Rp.1.801.490.899

Dari kedua (2) sumber pendapatan tersebut diatas nilai PAD (Pendapatan Asli Desa) masih kecil,  hanya bersumber dari lelang  tanah kas/ Eks bengkok, dan sumbagan Pihak ke tiga sehingga guna membiayai pembangunan dan biaya operasional untuk tetap berjalannya roda pemerintahan Desa Pare lebih  banyak bersumber dari bantuan Pemerintah.

 

  1. PENGELOLAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

      DESA (APBDes)

Mengingat didepan telah kami singgung mengenai pengelolaan keuangan desa untuk APBDes Tahun 2017 secara Singkat kami uraikan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2017 ( terlampir ) sebagai berikut:

  1. Pendapatan Desa

1) Semula                          Rp. 1.700.673.290,-

2) Bertambah/berkurang   Rp._____________ –  (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.700.673.290,-

 

  1. Belanja Desa
  2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Semula                          Rp.   506.049.290,-

2) Bertambah/berkurang   Rp.     21.580.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan         Rp.     484.469.290,-

  1. Bidang Pembangunan

1) Semula                          Rp.1.127.391.609,-

2) Bertambah/berkurang   Rp.     11.539.344,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan         Rp.  1.138.930.953,-

 

 

  1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula                          Rp.     65.400.000,-

2) Bertambah/berkurang   Rp.                    –

Jumlah Belanja setelah Perubahan         Rp.      65.400.000,-

  1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula                          Rp.  100.400.000,-

2) Bertambah/berkurang   Rp.    10.040.656,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan          Rp.    110.440.656,-

  1. Bidang Tak Terduga

1) Semula                          Rp     2.250.000,-

2) Bertambah/berkurang   Rp.                  –

Jumlah Belanja setelah Perubahan          Rp.        2.250.000,-

 

Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)

  • Semula 1.801.490.899,-
  • Bertambah/berkurang       29.350.900,-

Jumlah belanja setelah Perubahan                             Rp. 1.772.139.999,-

 

Surplus/Defisit                                                       (Rp.     29.350.900,-)

===============

 

  1. Pembiayaan Desa
  2. Penerimaan Pembiayaan Rp.   29.350.900,-
  3. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                   0,-

Selisih Pembiayaan ( a-b )                                     Rp.  29.350.900,-

===============

 

 

  1. C. REALISASI / PERHITUNGAN ANGGARAN APBDes

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggaran 2017   sebagaimana terlampir dan merupakan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2017.

 

Meskipun tidak tertuang dalam APBDes, perlu kami uraikan disini mengenai PBB, karena pengelolaannya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, terutama PBB tahun 2017 yang sampai saat ini masih mempunyai tunggakan.

– PBB tahun 2017 :  Target             : Rp. 29.328.420,-

Realisasi       : Rp. 29.328.420,-

Sisa                : Rp.                 0,-

 

Mengenai penarikan PBB kendala yang kami hadapi di lapangan adalah begitu banyaknya pemilik tanah  di Desa Pare yang bukan warga asli Desa Pare ( Pemilik Tanah di luar Desa Pare ). Itu yang menyebabkan kesulitan kami untuk menarik  dari Wajib Pajak yang Identitasnya kurang jelas,serta ada sebagian warga wajib pajak kurang kesadarannya  dalam pembayaran PBB.

 

Demikian pengelolaan keuangan yang kami laksanakan, meskipun kami uraikan secara singkat semoga dapat memberikan gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

 

 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG

TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN

 

  1. BIDANG PEMERINTAHAN
  1. Dengan adanya sebagian kecil perangkat Desa yang kurang memahami arti kedisiplinan dalam bekerja, maka perlu adanya  pengarahan dan pembinaan serta  pemahaman – pemahaman aturan sebagai Perangkat Desa secara rutin maka setiap Rapat Koordinasi Perangkat Desa selalu kami sampaikan Tentang kedisiplinan Kerja dan Tanggung jawab sebagai Perangkat Desa.

Disisi lain dengan adanya sebagian besar Perangkat desa adalah  tenaga muda serta kwalitas SDM yang semakin baik memudahkan para perangkat untuk menerima tugas – tugas yang harus dijalankan, kami selalu berharap dari Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten agar secara rutin setiap tahun atau tiap semester ada Pembinaan Kepada Perangkat Desa, apalagi di Tahun 2017 Desa Menerima dana Desa/ APBN tentunya Perangkat Desa  Harus tahu  dan Paham tentang Peraturan – peraturan yang harus dilaksanakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengelola Dana Desa yang semakin tahun nilainya akan bertambah.

  1. Dengan kecilnya sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kegiatan Pemerintah Desa banyak membutuhkan biaya baik yang bersifat administratif maupun pembangunan maka selain mengandalkan bantuan dari Pemerintah juga menggerakkan swadaya dan gotong – royong masyarakat.terutama dalam Pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah harus di dukung dengan Swadaya Masyarakat.
  2. Banyaknya perubahan dalam aturan, sistem serta semakin berkembangnya dinamika masyarakat termasuk kelembagaan kemasyarakatan yang ada di desa, kadang-kadang membuat orang – orang yang duduk di dalam kepengurusan lembaga – lembaga tersebut belum tahu akan tugas-tugasnya, sehingga perlu pembinaan – pembinaan serta mendapatkan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam masalah – masalah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
  3. Mengingat kondisi ekonomi warga masyarakat Desa Pare kebanyakan termasuk keluarga kurang mampu, maka Pemerintah Desa berusaha untuk mendapatkan proyek pemerintah maupun program – program pemerintah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat memberdayakan warga Desa Pare.

 

  1. BIDANG PEMBANGUNAN

Dengan wilayah yang cukup luas dan kondisi ekonomi masyarakatnya kebanyakan tergolong  kurang mampu, sehingga untuk membangun Desa baik yang berupa pembangunan prasarana pemerintahan, prasrana produksi, prasarana perhubungan, sosial dan pembangunan lainnya memerlukan dana yang besar.

Agar dapat sejajar dengan desa – desa yang lain khusunya desa di Kabupaten Wonogiri dan umumya desa Kabupaten lainnya, untuk itu pemerintah Desa dan masyarakat Desa Pare berupaya untuk meraih bantuan – bantuan baik berupa bantuan proyek – proyek, program maupun stimulan  dari pemerintah tingkat di atasnya, termasuk bantuan atau proyek yang dilaksanakan melalui Dinas/instansi-instansi terkait.

Bagi peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa juga berupaya mengajukan berbagai permohonan terutama bagi warga miskin yang berupa proyek – proyek padat karya pembangunan Infrastruktur, rehab rumah KK miskin, raskin, Jamkesmas,Jamkesda, BLSM, BPJS, KIS, KIP, PKH yang kesemuanya untuk peningkatan taraf hidup warga miskin dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit ini serta bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat.

 

Disamping itu Pemerintah Desa juga mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih berperan bagi pembangunan melaui swadaya masyarakat dan gotong – royong.

Dengan upaya – upaya tersebut, sehingga Desa Pare tidak ketinggalan terlalu jauh dari desa-desa lain.

 

  1. BIDANG KEMASYARAKATAN

Bidang ini yang meliputi antara lain : Agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan juga organisasi kemasyarakatan berkembang cukup baik,  bahkan semakin hari  kesadaran masyarakat dalam bidang tersebut semakin meningkat seakan-akan telah menjadi kebutuhan baik secara pribadi maupun kelompok.

Disisi lain dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dibidang  bidang tersebut memudahkan pemerintah dalam melaksanakan tugas  tugasnya terutama bagi peningkatan kesejahteraan,ketentraman serta kebersamaan dalam menuju tujuan bersama.

 

Agar kondisi yang demikian tetap dapat dipertahankan,pemerintah tetap perlu memberikan dukungan dan dorongan terhadap hak – hak yang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

 

 LAIN – LAIN

 

Selama ini kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Pare dapat dikatakan kondusif / cukup baik, kejadian-kejadian kecil yang menyangkut kamtibmas merupakan hal yang wajar, apalagi dengan berkembangnya situasi sebagaimana di daerah – daerah lain. Suasana yang kondusif/aman, tentram tentu menjadi dambaan masyarakat pada umumnya.

 

Disamping itu kerjasama yang baik antara lembaga – lembaga kemasyarakatan, BPD, Perangkat Desa, Linmas Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat   serta dengan adanya Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Desa  tentunya sangat membantu kami dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan.baik Kamtibmas maupun kemasyarakatan dengan dambaan keadaan selalu Kondusif.

Demikian Laporan singkat atas jalannya Pemerintahan Desa tahun 2017 ini, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan, kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

 

Tak lupa kami mohon maaf khususnya kepada masyarakat Desa Pare  melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila kami dalam memberi pelayanan selama ini kurang berkenan dihati dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat membantu kami dalam menjalankan tugas.

 

Pada akhirnya kami tetap berharap Desa Pare akan lebih baik untuk masa – masa yang akan datang, lebih maju sukses dan sejahtera, selaras dengan Program Bupati Wonogiri untuk SESARENGAN MBANGUN WONOGIRI.

 

Acara di mulai dari pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 12.00 WIB. (admin)

Komentar Facebook

You may also like...

Leave a Reply