Penyusunan Desain & RAB Kegiatan Sarana Prasarana Desa

Kegiatan Pembangunan Talud Jalan

DESA PARE _ Sekarang ini Perangkat Desa di tuntut untuk bisa mengikuti perkembangan tehknologi, apalagi di bidang Pembangunan. Kalau yang sudah-sudah, untuk Pembangunan Infrastruktur baik, Cor Rabat Beton, Talud maupun Drainase, penyusunan RAB dan Gambar di serahkan ke Pihak ke tiga atau Faskel. Namun untuk era sekarang ini Perangkat Desa Telah di latih untuk Membuat dan menyusun Design Gambar, dan RAB, sehingga akan bisa mempercepat proses kegiatan yang di laksanakan di tingkat desa.

Berikut ini adalah Bagan, cara-cara untuk Penyusunan Design Gambar dan RAB Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa.

Proses Perencanaan Dari 

Pandangan Perencana

  1. Menelusuri tujuan dan harapan masyarakat
    1. Kebutuhan
    2. Keinginan
  2. Menyiapkan solusi alternative dengan mempertimbangkan manfaat, dampak lingkungan, dampak sosial, antisipasi masalah, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan, ketrampilan masyarakat, persediaan bahan lokal, pengalaman masyarakat dengan pekerjaan serupa dan masalah teknis yang akan timbul atau membatasi manfaat
  3. Mengenal lokasi
  4. Menyiapkan buku referensi & bukustandar
  5. Memilih alternative desain
  6. Menyiapkan survey dan pengukuran
    1. Alat
    2. Tenaga
  7. Pelaksanaan survey dan pengukuran
    1. Mencatat data lapangan (kondisi asli)
    2. Mencatat keadaan sekitarnya
    3. Mengukur data geografi dan topografi untuk membuat peta dan denah, termasuk sketsa
    4. Me
      ngantisipasi masalah (misalnya ganti rugi atau tanah bergerak)
  8. Melakukan perhitungan teknis (kekuatan, kestabilan, debit) untuk menentukan dimensi konstruksi
  9. Menentukan metode konstruksi termasuk jenis bahan
  10. Membuat gambar desain
  11. Melengkapi catatan dimensi, bahan, dan metode konstruksi pada gambar desain supaya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan
  12. Melakukan perhitungan volume
  13. Menentukan item pekerjaan, satuan, dan volume (alat, bahan, upah)
  14. Mendapat harga satuan
  15. Menghitung rencana anggaran biaya
  16. Menjelaskan detail-detail dan asumsi desain kepada pemberi pekerjaan di masyarakat
  17. Melakukan konsultasi desain bersama nara sumber
  18. Mendapat persetujuan yang berwewenang
  19. Merencanakan metode tepat untuk menjamin mutu (penerimaan bahan, sistem trial, pemeriksaan)
  20. Membuat jadwal pekerjaan

 

Proses Penyusunan Desain dan RAB

Desain dan RAB suatu jenis kegiatan prasarana dapat disusun/dibuat setelah dilakukan survei (survei teknis lapangan dan survei harga). Hal pokok yang wajib diingat dalam survei teknis adalah membuat catatan tentang semua hal yang berpengaruh dan mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan perkembangan prasrana yang akan direncanakan. Catatan ini meliputi:

(a) Ukuran/dimensi,

(b) Sketsa potongan melintang dan memanjang,

(c) Data bahan setempat,

(d) Kondisi tanah,

(e) Kemungkinan timb

ulnya dampak negatif dan data lain yang mendukung perencanaan.

Dokumen desain dan RAB yang disusun sebagai berikut :

Sebagai contoh maka susunan dokumen desain & RAB dapat disusun seperti daftar isi dokumen desain & RAB untuk kegiatan jalan:

  1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Jalan Desa
  2. Rencana Anggaran Biaya (detail) Jalan Desa

III. Hasil Pemeriksaan Desain

  1. Lampiran, sebagai berikut:
  2. Peta Desa dan Lokasi Prasarana (jalan yang akan dibangun)
  3. Denah Jalan Desa yang akan dibangun
  4. Gambar Detail
  5. Potongan Memanjang (long section)

– Gambar tipikal pada jalan untuk tiap jenis medan seperti di daerah datar, atau pegunungan, atau bukit pada kondisi jalan lurus, belok kiri dan belok kanan (cross section)

– Detail kontruksi seperti: parit tepi/samping, gorong-gorong, bahu jalan, konstruksi perkerasan, tembok penahan tanah (TPT) dan sebagainya.

 

Take Of Sheet (TOS)

– Sketsa hasil survei lapangan dan dimensi, potongan melintang dan atau memanjang, kondisi existing konstruksi lama.

– Sketsa gambar rencana dan dimensi

– Perhitungan volume

– SAP,VAP,MAP

– Analisa SNI, dan analisa lainnya yang dipakai misal standar analisa kabupaten (jika ada).

  1. Rekapitulasi Survei Harga Satuan Bahan dan Alat

– Rekapitulasi Survei Harga Satuan Bahan & Alat

– Hasil Verifikasi Harga Satuan

  1. Data Survei Harga Bahan & Alat se – Kabupaten
  2. Upah Kerja

– Hasil Kesepakatan Upah Kerja Masyarakat, per HOK

– Data Kesanggupan Swadaya Masyarakat

  1. Jadwal

Jadwal dihitung atas dasar kapasitas pekerja yang dierencanakan dan peralatan yang akan dipakai (jadwal diperbarui dan lebih detail ketika proses pelaksanaan kegiatan)

 

 

Bahan Bacaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

 

  1. Prinsip-Prinsip

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
  4. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  5. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

 

  1. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa mencakup:

  1. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
  2. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan;
  3. Pengadaan barang/jasa melalui penyedian barang/jasa, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
  4. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelol

 

Dalam pelaksanaan Swakelola oleh TPK yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi atau tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.

Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:

  1. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  2. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  3. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
  4. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  5. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

 

Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
  2. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
  3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  4. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; dan
  5. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa

Jika Desa mengalami kesulitan atau dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan potensinya, maka dilakukan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

Bagi penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
  2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
  3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan
  4. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

 

  1. Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tatacara pelaksanaan barang/jasa diuraikan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;

(2) pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;

(3) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

(4) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

  1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyediabarang/jasa;

(2) pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan)

(3) penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

(4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

(5) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

  1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
  • TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
  • Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
  • TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran;
  • Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
  2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
  3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
  • Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan.
  • Negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  • Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang menjelaskan:
    1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
    2. ruang lingkup pekerjaan;
    3. nilai pekerjaan;
    4. hak dan kewajiban para pihak;
    5. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    6. ketentuan keadaan kahar; dan

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Apabila terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, maka:

  1. TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:

(1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

(2) mengurangi jenis pekerjaan;

(3) mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

(4) melaksanakan pekerjaan tambahan.

  1. Perubahan ruang lingkup pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
  2. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  3. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan atau terjadinya bencana alam termasuk perubahan harga tertentu secara nasional dan sifatnya sudah mengganggu kelancaran pekerjaan, pada prinsipnya TPK dapat mengusulkan revisi tetapi harus melalui pemeriksaan PDTI dan TA-ID. Jika hasil pemeriksaan tidak berhasil atau mengalami kegagalan maka TA-ID dapat menyarankan secara tertulis perubahan yang harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan jika dilakukan dibuat berita acaranya.

Hasil revisi tersebut dipakai dasar untuk mengadakan peninjauan ulang dengan pemasok (bilamana pemasok memang tidak akan mampu melanjutkan kegiatan) dan perundingan dapat untuk mengubah spesifikasi, harga, dan jadwal.

Bila terjadi perubahan maka revisi kegiatan tetap mengikuti prosedur sesuai form, harus dibuat Berita Acara Revisinya.

Beberapa contoh kasus yang mempengaruhi kemampuan pemasok untuk memenuhi perjanjian antara lain:

  1. Faktor cuaca yang tidak dapat diantisipasi yang menyebabkan terlambat pengiriman
  2. Terjadinya bencana alam yang mempengaruhi jalan yang digunakan untuk mengirim bahan sehingga terlambat pengriman
  3. Keterlambatan TPK untuk menyiapkan lokasi yang menyebabkan pengiriman ditunda
  4. Kenaikan harga bahan standar (misalnya harga besi, pipa, atau semen), yang mempengaruhi semua pemasok
  5. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan

Bila TPK tidak menyetujui adanya perubahan, maka perjanjian berjalan terus dan sanksi berlaku bila pemasok tidak memenuhi persyaratan.Jika perjanjian dibatalkan, maka TPK dan Panitia wajib mengadakan pelelangan ulang.

Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, dan Serah Terima

 

Pengawasan

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/ Wallkota dan masyarakat setempat.

(2) Pengawasan oleh Bupati/Walikota dapat dldelegasikan kepada Camat.

Pembayaran

Pembayaran alas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

(2) bukti sebagaimana dlmaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti yang dimaksud.

  1. Pelaporan dan Serah Terima

(1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.

(2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesal 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahan Bacaan Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Sarana Prasarana Desa

  1. Persiapan pelaksanaan

Ada kegiatan yang harus dilakukan di Desa sebelum pelaksanaan dapat dimulai.Pertama harus melakukan pelatihan kepada tim-tim yang ada di desa.Pelatihan dilakukan biasanya oleh Kader Teknik, yang bertanggung jawab untuk manajemen konstruksi. Pelatihan dapat dilakukan dengan banyak cara, termasuk memanggil semua anggota pelaksana desa untuk pelatihan khusus. Topik yang diberikan termasuk segala hal tentang administrasi desa: rencana penggunaan dana, pembukuan dan bukti pengeluaran, pengadaan bahan dan alat, penerimaan bahan, dan pelaporan.

Tim Desa bertanggung jawab atas pembuatan jadwal kegiatan di desanya. Hal ini perlu sinkronisasi dengan desa lain. Jadwal dibuat dan dikoreksi dengan bantuan Kader Teknik.Tim Desa bertanggung jawab atas pendaftaran tenaga kerja. Orang yang mau ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan prasarana harus terdaftar terlebih dahulu dengan menggunakan Format Daftar Kebutuhan Tenga Kerja yang telah disediakan.Pada format ini disebut jenis kelamin, alamat, apakah orangnya merupakan pemuda atau pemudi, dan apakah termasuk dalam rumah tangga miskin. Penggunaan format ini akan memudahkan penghitungan jumlah angkatan kerja di laporan. Orang boleh mendaftarkan diri sampai dengan kegiatan selesai. Pendamping menjaga agar pendaftaran dilakukan dengan baik, terutama kesempatan kerja diberikan kepada kelompok sasaran, yaitu rumah tangga miskin.

Gunakan sistem trial — Sistem trial adalah cara yang dapat digunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi.Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang memenuhi segala persyaratan teknis, karena contoh merupakan batas maksimal kualitas yang akan dikejar oleh masyarakat. Sistem trial terdiri dari tiga langkah:

  1. “Contoh” dibuat bersama Pendamping (PD-TI) atau fasilitator. Orang yang ikut membuat contoh adalah tokoh masyarakat (TPK, Kepala Kelompok, Kader Teknik kepala dusun, tim pemantau, dan hanya beberapa masyarakat biasa). Pendamping ikut bekerja, dan memberi instruksi kepada pekerja untuk melakukan trial pembuatan jalan dengan panjang bagian contoh cukup 10 – 20 meter saja;
  2. Trial, atau percobaan oleh masyarakat di bawah pimpinan orang yang membuat contoh di atas.Setelah trial selesai (Misalnya, sekitar 100 meter jalan), kualitas dinilai.Jika kualitas masih kurang baik, harus dilatih lagi dan diperiksa lagi.
  3. Jika kualitas telah baik, berarti masyarakat sudah mampu mengerjakannya dengan kualitas baik, sehingga pelaksanaan dapat diteruskan dengan pengawasan normal.Kalau kualitas menjadi kurang baik, ada bagian yang ditrial sebagai bukti masyarakat mampu bekerja dengan lebih baik.

Sistem trial akan lebih efektif (lebih berhasil) apabila dibuat contoh tiap tahap.  Contoh pembentukan badan jalan, contoh penghamparan pasir, contoh pemasangan batu utama dan pinggir, contoh lengkap dengan batu pengunci.Contoh sebaiknya dibuat seawalnya.Contoh tidak perlu digilas dan tidak menggunakan lapisan penutup.Perlu ada contoh dan trial untuk tiap macam situasi yang dihadapi.  Pada bagian di daerah sawah atau rawa  dibuat contoh dan trial sendiri. Trial tidak diperlukan untuk bagian yang sangat kecil, yang dapat diawasi langsung oleh PD-TI sendiri.

Sistem trial dapat diterapkan untuk jenis prasarana selain jalan.Jika ada pembuatan banyak MCK, MCK pertama dapat dianggap sebagai trial.  Untuk jenis lain, kegiatan kunci dapat ditrial, misalnya pengadukan beton. PD-TI perlu menganalisis kegiatan yang perlu ditrial.

Penerimaan Bahan

Semua bahan yang dibeli harus diterima oleh tim desa. Untuk bahan yang dikirim dengan volume besar (banyak kendaraan), penerimaan dilakukan oleh checker yang ditunjukkan oleh desa.Checker diberi pelatihan singkat oleh pelaksana desa atau Kader Teknik tentang persyaratan penerimaan bahan.Bahan harus diperiksa baik kualitasnya maupun kuantitasnya, dan langsung mengisi delivery order (DO) supaya desa tahu berapa banyak diterima dan harus dibayar.Bahan yang dikirim dan tidak diperiksa layak untuk ditolak oleh desa, termasuk semua yang diterima dan tidak memenuhi standar kualitas.

DO dikumpulkan dan dimasukkan pada buku material, yang diisi oleh pelaksana desa. Buku material adalah arsip penerimaan, penggunaan, dan pembayaran material yang dikirim ke desa, termasuk tempat penggunaannya.

Pengendalian Kualitas

Salah satu tugas besar dari Kader Teknik adalah pengendalian kualitas. Tim desa, termasuk pelaksana dan kepala kelompok kerja, harus dilatih oleh Kader Teknik tentang cara mengendalikan kualitas, karena Kader Teknik tidak akan hadir di Desa setiap hari.  Pengendalian kualitas harus dilakukan setiap saat, dan hanya akan efektif bila dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Setiap kali Kader Teknikberkunjung ke lapangan, harus melakukan penilaian paling sedikit secara visual terhadap kualitas. Pada kesempatan lain, hal yang sama harus dilakukan oleh kelompok kerja, pelaksana, tim monitoring, dan masyarakat.

 

  1. Administrasi

Salah satu tugas pokok seorang Kader Teknik adalah menjaga kualitas administrasi pelaksana desa khusus kegiatan pembangunan prasarana.Bendahara desa bertanggung jawab untuk pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana, dan sebulan sekali pembukuan diperiksa dan ditandatangani oleh kepala desa, pelaksana, danKader Teknik.Pemeriksaan insidental harus selalu dilakukan dan kualitas pembukuan dijaga dengan ketat. Setiap item dalam buku kas dikaitkan dengan bukti pengeluaran atau penerimaan dana, dengan pakai kode bukti.  Pembukuan dilakukan agar manajemen selalu tahu saldo dana berapa, sisa alokasi dana berapa, dan dana dikeluarkan kepada siapa. Sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, pembukuan dapat diperiksa oleh siapa saja, kapan saja.

Pada saat tertentu, pelaksana desa menyiapkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah diterima. LPD terdiri dari rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran, dengan dilampirkan bukti-bukti dan tanda terima barang. Selain laporan keuangan ini, pelaksana desa juga harus menyiapkan laporan bulanan.Laporan ini terdiri dari laporan kemajuan fisik dan biaya, data tenaga kerja yang diperlukan (angkatan kerja dan Hari Orang Kerja, baik umum maupun khusus Rumah Tangga Miskin), serta permasalahan yang dihadapi.

 

  1. Pertanggungjawaban kepada masyarakat

Selama program berjalan di desa, pelaksana desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan menggunakan data LPD sebagai dasar. Dijelaskan apa yang telah terjadi, mengapa keputusan diambil,  perubahan dari rencana awal termasuk perubahan harga atau jadwal, dan permasalahan yang pernah atau masih dihadapi.Pada akhir pembangunan, dibuat pertanggung-jawaban sekali lagi sebagai penyerahan kembali kegiatan yang telah dilakukan kepada desa dalam Serah Terima.

 

  1. Menyelesaikan masalah

Pendamping membantu desa menyelesaikan masalah, tetapi untuk masalah teknis dan manajemen konstruksi Kader Teknik lebih berperan. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan banyak cara, termasuk penggunaan metode analisis masalah secara Rasional maupun metode Berpikir ke Samping. Identifikasi dan penyelesaian masalah pasti dapat perhatian khusus pada kunjungan TAPM atau Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota ke Desa.

 

  1. Membuat Berita Acara Revisi

Apa yang dibangun belum tentu sama dengan rencana awal itu situasi normal. Justru membuat semua sesuai dengan rencana awal dianggap tidak normal.Perubahan dari rencana awal selalu dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada.Perubahan mungkin disebabkan bencana alam, dengan merusak pekerjaan yang sudah dibuat atau mengubah kebutuhan masyarakat. Perubahan juga dapat dilakukan dengan perubahan situasi, seperti kenaikan harga pasaran, kesulitan untuk menjalankan akses ke desa, desain yang ternyata belum sesuai dengan keadaan, pekerjaan yang harus banyak diulang karena masalah kualitas, debit air yang tidak seperti yang disurvei, dan seribu alasan lain.

Revisi dapat diajukan untuk mengoptimalkan sisa dana yang ada. Hanya satu kendala, tidak boleh menambah biaya bantuan dari program. Jika perlu penambahan biaya, dana tersebut harus berasal dari swadaya masyarakat atau donatur yang lain. Revisi dilakukan sesudah Berita Acara Revisi dibuat oleh pelaksana Desa dan disetujui Kader Teknik.Berita Acara Revisi dilengkapi gambar teknis yang menunjukkan perubahan dan perubahan perhitungan RAB, serta alasan untuk mengubah rencana awal.

  1. Pemeriksaan Pelaksanaan

Salah satu cara mendorong kualitas fisik yang baik adalah melakukan pemeriksaan prasarana pada saat sedang dilaksanakan. Tersedia banyak formulir dan petunjuk untuk pemeriksaan kualitas, termasuk faktor yang mendukung manfaat dan fungsi prasarana, daya tahan prasarana, kemudahan dalam pemeliharaan, dan dampak terhadap lingkungan. Kader Teknisdapat melakukan pemeriksaan setiap saat.Format dan petunjuknya dapat digunakan dalam pelatihan teknis untuk pelaksana desa. Dalam melakukan pemeriksaan teknis, setiap aspek dari jenis prasarana dapat dinilai Cukup (memenuhi syarat teknis), Agak Kurang (masih terdapat bagian yang belum memenuhi syarat teknis), atau Kurang (pada umumnya belum memenuhi syarat teknis, atau ada bagian yang sangat jelek).Tidak harus memeriksa setiap item yang ada pada formulirnya hanya yang sudah dapat diperiksa.

Formulir pemeriksaan juga digunakan oleh pemeriksa lain, termasuk TAPM, tim kabupaten, tim provinsi, tim nasional, dan misi supervisi.  Format pemeriksaan juga dapat digunakan pasca konstruksi untuk menilai daya tahan sarana prasarana dan tingkat pemeliharaan.

Salah satu kegunaan format pemeriksaan prasarana sebagai pancuan dalam melaksanakan kunjungansilang (cross-visit) atau pemeriksaan pra-audit. Kedua pemeriksaan tersebut, prasarana diperiksa oleh wakil dari desa lain.  Untuk cross-visit, tamu biasanya dari desa lain di kecamatan yang sama. Untuk pra-audit tamu berasal dari desa-desa di kecamatan lain. Hasil pemeriksaan cross-visit maupun pra-audit dijelaskan kepada wakil desa yang diperiksa, sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaannya sebelum pemeriksaan akhir atau audit dari instansi pemeriksaan pemerintah (Bawasda atau BPKP).

Pemeriksaan dari PD-TI dan PD-P, TA-ID, atau konsultan provinsi dan nasional, diharapkan mengisi buku bimbingan. Buku bimbingan adalah sebuah buku yang selalu siap diisi di Posko desa.Buku ini diisi oleh PD-TI dan PD-Pdengan pembimbingannya, yang berupa temuan dan saran perbaikan yang dijelaskan dan dilengkapi sketsa (bila perlu).Tim desa menulis tanggapan atas pembimbingan tersebut, dan diparaf oleh PD-TI dan PD-Pkalau sudah dibaca.Parafnya berarti sudah dibaca, bukan disetujui.Bila tidak disetujui, pembimbingan diisi dengan tanggapan dari PD-TI dan PD-P.

Buku bimbingan sebaiknya diisi oleh pendamping.Bila diperiksa bersama Tim TAPM, maka komentar TAPM dijelaskan kepada pendamping, kemudian ditulis di buku. Jika TAPM atau supervisor lain memeriksa sendiri, boleh menulis langsung di buku bimbingan (tetapi tanggapan tetap diparaf oleh PD-TI dan PD-Psendiri.

Hasil pemeriksaan juga dapat menentukan isi dari In-Service Training para pelaksana desa dan On-the-Job Training kepada pelaku di desa. Semua ini ditentukan oleh PD-TI dan PD-P, dengan bantuan pelaksana desa dan tim desa.Pemeriksaan dilakukan pada saat kemajuan fisik cukup maju, seperti 30%.Diperiksa lagi sekitar 60% dan pada saat pelaksanaan selesai.Jika kualitas kurang baik pada saat 30%, sebaiknya diperiksa lebih sering, misalnya 50% dan 75%.Tujuan pemeriksaan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk membangun prasarana yang bermutu.

Selain pemeriksaan kualitas prasarana, disediakan beberapa format lain untuk pemeriksaan kualitas manajemen konstruksi, pemeriksaan administrasi, dan pemeriksaan transparansi. Format ini digunakan seperti format pemeriksaan kualitas fisik, untuk pemeriksaan oleh PD-TI dan PD-P, TAPM, dan pada cross-visit dan pra-audit.Format pemeriksaan administrasi termasuk aspek administrasi umum, buku kas, pembayaran tenaga kerja, LPD, dan pelaporan.

 

  1. Pemeriksaan Kualitas Fisik Pekerjaan

Pemeriksaan kualitas fisik di lapangan, menggunakan beberapa formulir pemeriksaan, antara lain pemeriksaan mutu konstruksi dan dimensi. Perlu masyarakat menyadari bahwa prasarana yang dibangun adalah untuk kepentingan mereka, bukan proyek pemerintah atau untuk orang lain, dengan demikian masyarakat akan berusaha melaksanakan kegiatan konstruksi dengan kualitas yang baik, karena akan memberikan manfaat dalam waktu yang panjang.PD-TI memberikan bimbingan teknis bagaimana pengelolaan pelaksanaan konstruksi, serta cara-cara melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan.

PD-TImelakukan pemeriksanan kualitas fisik pekerjaan melalui prosedur sebagai berikut:

  • Formulir Pemeriksaan Fisik Lapangan, diisi oleh PD-TI, atau orang lain yang mempunyai keahlian dalam bidang teknis yang bersangkutan.
  • Blangko formulir telah disediakan pada Form – Pemeriksaan Fisik Prasarana.
  • Penilaian kualitas teknis diuraikan hal-hal yang harus diperiksa menurut jenis prasarana. Untuk setiap hal tersebut, penilai memilih satu dari lima kategori penilaian, yaitu:

 

Cukup : kualitas telah memenuhi segala syarat teknis
Agak kurang : terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus diperbaiki untuk memenuhi syarat teknis
Kurang : masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki
Belum diperiksa : hal tersebut belum dikerjakan, atau pemeriksa belum dapat melihat dan menilai hal tersebut
Tidak ada : hal tersebut tidak ada pada prasarana yang sedang dilaksanakan, misalnya untuk penilaian gorong-gorong ternyata tidak ada gorong-gorong

 

  • Informasi mengenai standar kualitas yang ditentukan dapat dipelajari dari Petunjuk Teknis. Yang diharapkan adalah kualitas yang memenuhi standar dan tahan lama.Pada Form disediakan petunjuk singkat mengenai hal-hal yang diperiksa dengan cara yang digunakan untuk menilai setiap item.
  • Formulir yang telah diisi diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan arsip pemeriksa agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik.

 

  1. Peningkatan Kualitas Konstruksi

Pendekatan Peningkatan Kualitas Konstruksi Selain kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan sarana prasarana Desa, seperti sertifikasi atau pengendalian. Beberapa pendekatan yang perlu diterapkan oleh pendamping dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

  • Targetkan kualitas, bukan kuantitas, Kebiasaan di Desa mengejar target fisik, sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana yang dibutuhkan. Padahal program pembanguan Desa tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam diskusi dengan panitia atau masyarakat, Pemerintah Desa dan pendamping perlu mengatur ritme kerja agar tidak memberi kesan mengejar target fisik;
  • Harus tegas dari awal, Pengawas berkecenderungan untuk membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha meningkatkan kualitas. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas ditengah program apalagi sudah menjelang berakhir. Lebih baik untuk memulai dengan sangat ketat.
  • Manfaatkan musim kemarau, Sebagian besar pekerjaan sarana prasarana Desa lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan/alat lebih mudah, jika belum hujan. Pemadatan tanah sangat susah apabila tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun, sehingga sering kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja;
  • Antisipasi hari-hari libur besar, keagamaan, dan adat setempat, biasanya pada harihari besar/keagamaan atau libur nasional masyarakat juga libur sehingga seringkali pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi terbengkalai karena tidak ada tenaga kerja. Oleh karena itu,pendamping dan Pemerintah Desa harus mendorong masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan seawal mungkin (tidak diulur-ulur). Pendamping juga harus dapat menghitung perkiraan waktu pekerjaan masyarakat sehingga lebih realistis dan tidak terlalu lama;
  • Pelatihan/coaching yang kontinyu, karena tenaga kerja kurang terampil dan Panitia kurang memiliki pengalaman atau keterampilan dalam pengelolaan pembangunan sarana prasarana, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan secara terus menerus oleh pendamping, pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Peningkatan kemampuan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan sarana prasarana Desa, Gunakan sistem On The JobTraining, Praktek lapangan dan Trial;
  • Seleksi mandor menjadi kunci dalam peningkatan kualitas, karena mandor berada ditempat kerja setiap hari dan secara langsung memberikan instruksi dan umpan balik kepada masyarakat atau pelaksana pekerjaan. Mandor harus mengetahui cara-cara meningkatkan kualitas, dan harus tegas pada masyarakat demi pencapaian kualitas/manfaat yang akan dirasakan bersama oleh warga nantinya. Diperlukan Mandor yang mempunyai kemampuan teknis konstruksi, dan sebaiknya dipercaya oleh masyarakat;
  • Belilah alat dan bahan yang bermutu baik, penghematan biaya alat dan bahan ini sering menjadi penghematan yang palsu, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. Seringkali, ada harga alat dan bahan yang lebih murah padahal kualitas/hasil kerjanya lebih lama/kurang memuaskan. Pendamping dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mendorong masyarakat untuk membeli bahan atau sewa peralatan yang mutunya lebih tinggi agar dapat tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Termasuk peralatan seperti kereta dorong;
  • Ketat dalam penerimaan alat dan bahan, masyarakat harus dilatih supaya dapat menentukan bahan dan alat yang memenuhi persyaratan teknis dan mereka harus dibimbing agar berani menolak bahan/alat yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Perlu diantisipasi pemasok yang sering mengirim bahan kelokasi proyek ketika pihak pelaksana pekerjaan masyarakat tidak berada dilapangan dan mencoba menipu masyarakat;
  • Kader Teknis dipilih oleh masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dilapangan. Tugas Kader Teknis melaksanakan fungsi-fungsi dasar yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh pendamping. Oleh karena itu,Kader Teknik berperan sebagai perpanjangan dari Pendamping Desa (PD-TI) yang tidak secara penuh setiap hari ada lokasi pekerjaan. Pemilihan Kader Teknis hendaknya warga yang memiliki pengetahuan cukup dibidang sarana prasarana di Desa, memiliki fisik cukup kuat (pemuda), berbakat teknis atau administrasi dan pembelajar. Kader Teknis perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran geografis kegiatannya;
  • Pendamping perlu melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam timnya kepada pendamping diatasnya, supaya dapat mengutamakan Desa yang ada masalah pada waktu melakukan monitoring. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan timpusat maupun daerah karena seharusnya sudah ditangani pendamping yang ada dilapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap rmasalah pendamping, hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama;
  • Rapat rutin evaluasi lapangan.

 

Dokumen Penyelesaian

Pada akhir pelaksanaan Desa wajib membuat dokumen penyelesaian, dan kenyataan pendamping banyak terlibat dalam pembuatan dokumen ini. Desa harus membuat gambar teknis sesuai dengan apa yang betul-betul dibangun di lapangan, yang disebutkan as-built drawing. Gambar ini dilengkapi dengan format Realisasi Fisik dan Biaya dan RAB sesuai harga aktual, termasuk bagian yang dikerjakan secara swadaya.  Gambar dan RAB tidak perlu dilengkapi take-off sheet, karena segala perhitungan dapat dilihat pada paket desain dan Berita Acara Revisi yang telah dibuat.Berita Acara Revisi dilampirkan pada dokumen penyelesaian.

Ada kewajiban untuk mengambil beberapa macam foto untuk memperlihatkan apa yang telah dikerjakan dan proses pelaksanaan:

  • Foto prasarana pada saat 0%, 50%, dan 100%, diambil dari titik yang sama dan sudut pandang yang sama.Foto diambil untuk semua jenis prasarana yang dibangun dan aspek kuncinya;
  • Foto masyarakat bekerja ramai-ramai di lapangan;
  • Foto perempuan ikut bekerja di lapangan;
  • Foto pembayaran langsung kepada pekerja.

Proses penyelesaian termasuk pengisian dua jenis laporan dan serah terima, saat pelaksana desa menyerahkan kembali prasarana ke desa dan mempertanggung-jawabkan pekerjaannya. Jika musyawarah sudah dilaksanakan, baru dianggap masa pelaksanaan selesai.

Pemeliharaan

Sarana prasarana yang sudah diserahkan kembali ke desa wajib dipelihara dengan kemampuan desa.Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, desa akan memilih Tim Pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengelola proses identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan.

Tim atau kelompok masyarakat yang dipilih untuk mengelola pemeliharaan sebaiknya terdiri dari dua unsur.Ada unsur tokoh masyarakat yang cukup berwibawa untuk mendorong perhatian dan tindakan masyarakat.Unsur tokoh dibantu oleh unsur pemuda yang rajin melakukan survei atas kebutuhan pemeliharaan.Kedua unsur ini perlu pelatihan, yang biasanya dilakukan oleh Kader Teknik di Desa. Pelatihan disesuaikan dengan jenis prasarana yang dilaksanakan, dan termasuk topik identifikasi kebutuhan, pembuatan rencana (termasuk kebutuhan bahan, tenaga, dan biaya), dan kegiatan yang akan efektif untuk memperbaiki kerusakan dan memperpanjang masa pemanfaatan sarana prasarana. Tim mengadakan pertemuansecara periodik dan rutin untuk membahas kebutuhan dan rencana kerja.

Kegiatan pemeliharaan termasuk unsur pembersihan (saluran pinggir, gorong-gorong, areal di sekitar bak air), perbaikan kecil (mengisi lubang atau alur kecil, memperbaiki kebocoran pipa, dan sebagainya), atau perbaikan periodik (membentuk kembali kemiringan melintang jalan [punggung sapi], pengecatan gelagar, perbaikan retakan tembok, penggantian lantai kayu jembatan dan bautnya,dan sebagainya). Pemeliharaan termasuk perbaikan darurat, yang diperlukan karena bencana alam seperti longsor, pemecahan pipa, tertabraknya sandaran jembatan, dan sebagainya). Untuk beberapa kegiatan, masyarakat sudah mampu, tetapi ada kegiatan lain yang belum biasa dan harus dijelaskan (contohnya fungsi tanaman untuk mencegah erosi, daripada tebing dibersihkan dari tanaman).

Salah satu peran penting dari pendamping, TA-ID, dan tim kabupaten adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap sarana prasarana yang telah di laksanakan. Bila tamu ini tidak tertarik untuk melihat prasarana yang sudah lama diselesaikan, masyarakat juga tidak akan tertarik dan prasarana tidak akan dipelihara.

Satu kendala untuk pemeliharaan adalah dana, untuk membeli bahan dari toko atau untuk sewa alat.  Belum tentu kegiatan pemeliharaan memerlukan dana, tetapi bila dana diperlukan pemeliharaan sering ditunda atau dibatalkan. Ada banyak sumber dana untuk pemeliharaan, tetapi pemeliharaan fasilitas umum tetap sulit.Pengumpulan dana melalui iuran atau relatif mudah untuk prasarana yang sangat jelas pemanfaat irigasi, sebagian sistem air bersih, sekolah, poliklinik, atau pasar.  Kalau terjadi bencana alam besar, perbaikan akan di luar kemampuan dana masyarakat.

Berkaitan kegiatan pemeliharaan, dilakukan evaluasi dan mapping.Kader Teknik ikut membantu menilai kualitas prasarana dan upaya pemeliharaan di lokasi lama. Penugasan Kader Teknik dilakukan oleh TAPM. Evaluasi dan Mapping menggunakan formulir pemeriksaan yang biasa serta format khusus mengenai fungsi sarana prasarana, keadaan tim pemeliharaan, dan kegiatan pemeliharaan.

Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan  juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur melihat kinerja semua pemangku kepentingan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku dan masyarakat.Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, pendamping, LSM, wartawan,swasta dan lain-lain.

Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya  dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pemangku kepentingan. Sedangkan pada akhir kegiatan, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak dari pembangunan sarana prasarana Desa. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Desa maupun di Kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

  • Kegiatan yang sedang dilaksanakan;
  • Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
  • Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
  • Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
  • Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
  • Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana.

Sistem laporan dari tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

 

1.         Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

  • Kepala Desa dibantu atau difasilitasi Pendamping Desa dan pendamping lokal desa membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Camat melalui kasi ekbang kecamatan;
  • Kasi Ekonomi dan PembangunanKecamatan menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan, selanjutnya menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota;
  • Berdasarkan laporan dari camat, hasil-hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan bulanan kepada Bupati dan arsip;
  • Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala.

 

2.         Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang  sebagai berikut:

  • Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya di kecamatan. laporan ditujukan kepada pendamping Kabupaten/Kota setiap bulan pada setiap tanggal 3.
  • berdasarkan laporan dari pendamping desa dan pendamping lokal desa serta hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, pendamping kabupaten membuat laporan bulanan. laporan pada setiap tanggal 10 disampaikan kepada tim koordinasi  kabupaten dan arsip;

dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di luar jadwal laporan berkala.

Komentar Facebook

You may also like...

2 Responses

  1. anjellopost says:

    makasih info RABnya.. sangat bermanfaat.. kunjungi juga Kami pak… dari Desa Batuatas Barat Propinsi Sulawesi Tenggara

    • mariyanto says:

      Sama2, kita bisa saling berbagi demi kemajuan desa masing2 …
      Terimakasih kembali atas kunjungan panjenengan, kami jg senang bisa berkunjung ke Batuatas Barat, Sulawesi Tenggara.

Leave a Reply