24 Jam Full Time Perangkat Desa dalam melayani Masyarakat

   DESA PARE –  Pemerintah Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan mulai pelayanan publik, kependudukan,  pembangunan, sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan keamanan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian terpenting dalam pembangunan dalam budaya desa.

Peserta Musrenbangdes

Bahwa ketentuan pembangunan Nasional dalam UU No 25 Tahun 2004 dikenal mekanisme musrenbang, pemerintah desa secara rotin pasti menggelar musrenbangdes dimana musrenbangdes bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan desa output dari musrenbangdes akan muncul nilai nominal dalam skala prioritasnya. Dapat dipastikan nilai nominal skala prioritas dalam musrenbangdes akan melambung diluar kemampuan dana desa sehingga dalam penentuan skala prioritas pembangunan akan di pilah mana yang dapat dibiayai oleh Dana Desa dan mana yang harus dimasukan dalam usulan yang kemudian di pertarungkan dalam musrenbang kecamatan yang selanjutnya dibawa ke musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Persoalan klasiknya adalah bahwa tidak semua skala prioritas pembangunan desa akan dapat dibiayai baik kabupaten, propinsi maupun nasional hal ini akibat dari skala prioritas pembangunan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional dari finalisasi skala prioritas di setiap tingkatan musren secara otomatis membatalkan skala prioritas setiap desa.

Akibatnya bagi desa pembangunan harus terus berjalan baik terbiayai oleh dana desa atau swadaya murni yang sering disebut pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berbasis pemberdayaan kenyataannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah desa tidak oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Penggerak pemberdayaan tentu pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa dan perangkat desa “Kepala Dusun”.

Kemudian tentang pelayanan publik, baik kependudukan, pertanahan, perkawinan, pertanian oleh pemerintah desa “Perangkat Desa, Sekdes, Kasi dan Kaur” memiliki kemampuan pelayanan 24 jam non stop tidak terjadi di level birokrasi yang menganut jam kerja sehinga pelayanan publik di desa sangat cepat.

Bahwa sumber penghasilan APBN kita salah satunya bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk penarikannya ditugaskan ke pemerintah desa. Seperti di Desa Geneng Kec Bulukerto Kab Wonogiri telah dapat menjalankan  tugas dengan baik buktinya pajak tahun 2018 sudah lunas. Tanpa integritas kepala desa dan perangkat desa di desa tsb belum tentu pajak PBB akan lunas dalam waktu singkat.

Aparatur pemerintah desa terkadang juga bisa berperan dalam penyelesaian sengketa.

Akhirnya, Negara sudah memberikan kepastian nasib birokrasi pusat, propinsi dan Kabupaten dengan gelar Abdi Negara dengan status PNS, namun hingga kini aparatur dalam birokrasi pemerintah desa belum terperhatikan nasibnya, sangat aneh para pengambil keputusan yang sering bicara Capasity Building  tidak segera memberikan kepastian bagi perangkat desa.

Dengan begitu keberadaan pemerintah desa tidak hanya memenuhi kebutuan formalitas prosedural tetapi pemerintah desa benar benar ada secara subtansial.

Komentar Facebook

You may also like...

4 Responses

  1. Perangkat Desa Pejuang terdepan yang tidak memiliki penghargaan…..namun citra karyanya akan selalu dikenang sepanjang masa…..semangat Desa Pare

    • Mariyanto says:

      Betul pak Agung, semoga saja kedepan ada perubahan, sehingga perangkat Desa dalam mengabdi kepada bangsa dan negara tetap bersemangat.

  2. Pak yatno says:

    Tenane

Leave a Reply